Pemerintah Harus Segera Identifikasi Penyebab Ledakan Tabung Gas

06-07-2010 / KOMISI VII

              Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi (Fraksi Golkar) menyatakan Pemerintah harus segera lakukan identifikasi secara jelas penyebab ledakan tabung gas, yang marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir, seperti di Jakarta, Makassar, Jawa Timur

Menurut Bobby, masalah ledakan tabung gas bukan sekedar persoalan teknis pada proyek Konversi gas yang telah dimulai 2,5 tahun lalu, tapi telah menjadi masalah social. “Hal ini sesuai dengan PP 59/2001 tentang Perlindungan Konsumen Barang dan Jasa, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas penggunaan tabung 3kg yang telah diberikan gratis sebanyak 44.465.000 paket,” kata Bobby di jakarta, Selasa (6/7/2010)

Karena itu, ia menilai solusi yang paling tepat dapat diambil, adalah bilamana Pemerintah dapat mengidentifikasi secara jelas dan detail mengenai penyebab meledaknya tabung-tabung tersebut

Bobby menjelaskan, hasil penelitian Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyebutkan 66% tabung gas 3kg yang beredar tidak memenuhi standar. Hasil ini masih belum cukup untuk menentukan langkah yang harus diambil Pemerintah.

Pemerintah harus mampu menjelaskan penyebab ledakan tersebut, apakah alatnya (tabung, slang, regulator, dan sebagainya) atau karena kelalaian pemakaian, seperti kebocoran yang tidak terdeteksi ataupun salah penggunaan, sehingga Pemerintah dapat memfokuskan pada pengawasan proses produksi juga sosialisasi penggunaan tabung gas.

“Kalau alatnya yang jadi penyebab, Pemerintah harus memeriksa Pertamina sebagai pelaksana pengadaan proyek konversi gas ini seperti tabung, regulator dan selang, juga Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang menyatakan apakah produk tabung gas dan aksesori dari produsen sudah layak mendapatkan SNI,” tukasnya

“Baru kemudian dapat diambil langkah-langkah, menghukum produsen tabung gas yang nakal dan oknum terkait. Atau diberikan penggantian selang yang layak secara gratis daripada masyarakat membeli dengan harga yang murah tapi tidak aman sesuai SK menteri Perindustrian no 61 tahun 2010,” imbuhnya

Namun, lanjutnya, jika diketemukan bahwa penyebab ledakan karena faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan tabung gas, seperti yang dilansir Pertamina, diantaranya karena kealpaan deteksi kebocoran, selang yang harus diganti (krn lewat 1 tahun pemakaian), dan lingkungan yang aman, maka Pemerintah harus melakukan tindakan sosialisasi penggunaan tabung gas yang safety secara intensif.

Selain itu, kata Bobby, reaksi para agen yang secara masif mengembalikan tabung gas ke produsen, juga harus dicermati, karena secara fisik tabung 3kg sangat ringan dibanding tabung 12kg. Sering dilempar waktu kosong di tempat agen, sehingga penyok-penyok. Hal ini dapat dihindari bila ada pengawasan/pembinaan yang cukup.

Menurut Bobby, saat ini pemerintah belum mampu mengungkapkan bukti secara nyata tabung meledak, oleh karenanya perlu upaya yang lebih keras dalam fase ini sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.

“Pada akhirnya apakah hasil selama 2,5 tahun proyek konversi yang telah berhasil menarik  10.658 kiloliter minyak tanah ini, sebanding dengan keresahan yang dialami masyarakat? Wajar ada yang mengatakan bahwa pemerintah telah mengirim "bom' ke rumah-rumah,” katanya. (sw)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...